Hello
Sobat CeBe…. kita lanjutkan perkembangan bangsa
Indonesia pada masa Demokarasi Liberal dalam bidang Politik. Nah.. dalam bidang
politik, Sobat CeBe akan Pada masa Demokrasi Liberal, sering terjadi pergantian
kabinet sehingga menimbulkan ketidakstabilan
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Berikut ini
nama-nama kabinet yang ada pada masa demokrasi Liberal:
1) Kabinet M.Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Parta Masyumi.
Program-program:
Menggiatkan usaha kemanan dan ketentraman.
Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyta.
Menyelesaikan masalah irian Barat.
Pencapaian/ hasil:
Berlangsung perundingan antara Indonesia – Belanda mengenai masalah Irian Barat.
Kendala / masalh yang dihadapi:
Kegagalan memperjuangkan masalah Irian Barat
Terjadi Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA dan Gerakan RMS.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Pertauran Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi.
2) Kabinet Sukiman Wiryosanjoyo (27 April 1951 – 3 April 1952)
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.
Program-program :
Menjamin keamanan dan ketentraman
Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani
Mempercepat persiapan pemilihan umum.
Menjalin politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Pencapaian/hasil:
Melanjutkan progran Natsir dengan memprioritaskan jaminan keamanan dan ketentraman.
Kendala / masalah yang dihadapi:
Pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Adanya MSA sipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Krisis moral (korupsi di lembaga pemerintahan)
Permasalahan Irian Barat Papua.
Hubungan yang tidak harmonis antara Sukiman dan militer (kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi gerakan melawan pemerintah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan).
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman yang menandatangani Mutual Security Act (MSA).
3) Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Program-program:
Program dalam negeri
Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, DPRD) emnigkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyta dan pemulihan keamanan.
Program luar negeri
Penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Serta menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.
Kendala/ masalah yang dihadapi:
Krisis ekonmi karena jatuhnya barang-barang ekspor Indonesia dengakan kebutuhan Impor terus meningkat.
Defisit kas negara karena penerimaan negara menurun seiring terjadi penurunan panen.
Muncul gerakan sparatisme dan sikap provisionalisne yang mengancam keutuhan bangsa.
Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yang disebabkan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil. Upaya tersebut memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah internal dalam TNI yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan.
Mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang.
Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo.
Gambar 1 : Kondisi masyarakat di Tanjung Morawa
4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan NU:
Program-progfam:
Meningkatan kemanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu.
Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
Penyelesaian pertikaian politik.
Pencapaian hasil:
Persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955
Menyelenggarakan Koferensi Asia-Afrikkan tahun 1955
Kendala / masalah yang dihadapi:
Masalah keamanan di daerah yang belum terselesaikan (DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh).
Peristiwa 27 Juni 1955 yang merupakan permasalahan Internal TNI-AD. Masalah tersebut merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya, menteri pertahanan menunjukkan Kolonek Bambang Utoyo, tetapi panglima AD menolaknya karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, korupsi dan inflasi yang tinggi.
Konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
NU menarik dukungan dan menterunya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya ini meaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Program-program
Mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
Melaksanakan pemilihan umum
Mengatasi masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi.
Perjuangan pembebasan Irian Barat.
Kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Pencapaian/ hasil:
Penyelenggaraan pemilu I pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 ( memilihKonstituante).
Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggu yang dilakukan oleh polisi militer.
Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H Nasution sebagai Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
Kendala/masalah yang dihadapi:
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai.
Gambar 2: Potret Penyelenggaraan Pemilu I pada 29 September 1955
6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet ini merupakan hasil koalisi tiga partau yaitu PNI, Masyumi dan NU.
Program-program:
Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut:
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
Menyehatkan perimbangan keuanganan negara.
Mewujudkan perubahan ekonomi koonial menjadi ekonomi nasional berdasarkam kepentingan rakyat
Pembetalan KMB
Pemulihan keamanan dan ketertibanm pembangunan lima tahun, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Melaksanakan hasil keputusan KAA.
Pencapaian / Hasil:
Pembatalan seluruh perjanjian KMB.
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Berkobarnya semangat anti-Tionghoa di masyarakat
Pemberontakan PRRI/Permesta.
Krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusar dianggao mengabaikan pembangunan di daerah-daerah.
Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Tionghoa.
Perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh.
7) Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
Kabinet ini merupakan kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena kegagalan Konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antar partai politik.
Program-program:
Programnya disebut Panca Karya yang meliputi:
Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan Republik Indonesia
Pembatalan KMB
Perjuangan pembebasan Irian Barat
Mempercepat pembangunan.
Pencapaian / hasil:
Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial.
Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya.
Mengadakan musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah yaitu dengan membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang dan pembagian wilayah RI.
Diadakan musyawarah nasional Pembagunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri.
Gambar 3: Deklarasi Djuanda
Kendala/ masalah yang dihadapi:
Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah karena hubungan pusat dan daerah sangat buruk
Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan.
Terjadi peristiwa Cikini yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 karena kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun Undang-undang.
Oke Sobat CeBe.. Bagaimana materinya? Tentu mudah untuk dipahami ya.. Agar lebih nyantol lagi, ayo pelajari secara mandiri ya.. Tetap Jaga kesehatan ya Sobat CeBe..
